BSU 2026 Rp300 Ribu per Bulan: Siapa Berhak, Cara Cek, dan Jadwal Cair Belum Pasti

JAKARTA, BIT NUSANTARA — Pekerja yang menantikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kini punya dasar aturan yang jelas. Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan Permenaker Nomor 16 Tahun 2026 untuk mengatur siapa yang berhak, batas upah, dan besaran bantuan.

Setiap penerima memperoleh Rp300.000 per bulan untuk tiga bulan, yakni Oktober, November, dan Desember. Uang itu tidak turun bulanan, melainkan sekaligus senilai Rp900.000.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan hal tersebut. "BSU 2026 akan diberikan sebesar Rp 300 ribu per bulan untuk selama 3 bulan dan dibayarkan sekaligus sebesar Rp 900 ribu." kata Yassierli.

Pencairan dijadwalkan pada November hingga Desember 2026. Namun pemerintah belum mengumumkan tanggal pasti penyaluran maupun jadwal penerimaan dana untuk tiap pekerja.

Penyaluran direncanakan lewat Bank Himbara dan PT Pos Indonesia (Persero). Program ini menyasar sekitar 13,3 juta pekerja dan buruh, dengan anggaran mendekati Rp12 triliun.

Syarat pertama menyangkut kewarganegaraan dan identitas: calon penerima harus WNI yang memiliki NIK. Syarat kedua, ia terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai Agustus 2026.

Status peserta aktif saja tidak menjamin seseorang menerima bantuan. Pekerja tetap harus memenuhi persyaratan lain.

Upah yang dipakai sebagai acuan adalah upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan, mencakup upah pokok dan tunjangan tetap.

Bila UMK di daerah Anda lebih tinggi dari Rp3,5 juta, batas upah mengikuti UMK itu dengan pembulatan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh. Di daerah tanpa UMK, yang dipakai adalah UMP dengan pembulatan serupa.

Sejumlah kelompok tidak berhak menerima. Aparatur sipil negara, termasuk PNS dan PPPK, tidak termasuk penerima. Prajurit TNI juga tidak berhak meski penghasilannya memenuhi batas upah.

Anggota Polri pun dikecualikan berdasarkan aturan yang sama.

Untuk mengecek kelayakan, pekerja dapat membuka kanal bsu.kemnaker.go.id dan memasukkan NIK. Pada penyaluran sebelumnya, pengecekan dilakukan dengan NIK sesuai KTP, tetapi ketersediaan fitur khusus BSU 2026 perlu dipastikan lebih dulu.

Pekerja disarankan membuka situs resmi Kemnaker secara berkala untuk informasi penetapan penerima dan pencairan. Kanal yang sama menjadi tempat memantau perkembangan penyaluran.

Pekerja juga diingatkan agar waspada terhadap tautan palsu. Jangan memasukkan NIK, kata sandi, OTP, atau informasi rekening di situs yang tidak jelas, dan jangan membayar biaya administrasi untuk pendaftaran atau pengecekan.

Aturan ini ditetapkan dan diundangkan di Jakarta pada 28 Oktober 2026 dan berlaku sejak tanggal pengundangan.

Penerima yang kelak terbukti tidak memenuhi persyaratan wajib mengembalikan dana BSU ke Kas Negara. Kementerian menyebut tujuan program ini adalah mempertahankan daya beli dan menjaga ketahanan ekonomi pekerja.

Yassierli menambahkan pesan soal ketepatan sasaran. "Pemerintah ingin memastikan kebijakan ini dapat membantu pekerja/buruh memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu, pemberian bantuan dilaksanakan sesuai persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan" kata Yassierli.