bit/nusantara

BI Tahan Bunga 5,75%, Rupiah Tertekan: Apa Dampaknya ke Kredit dan Daya Beli?

Redaksi Bit Nusantara ·

Sebuah pasar terbuka yang ramai di Jawa Barat, Indonesia, yang menampilkan budaya dan perdagangan lokal.
Ilustrasi · Foto: Nurul Sakinah Ridwan / Pexels

TL;DR · Ringkasan

Bank Indonesia memutuskan menahan suku bunga acuan di level 5,75 persen pada Rabu, 21 Oktober 2026, dan menaikkan suku bunga deposit facility 25 basis poin. Bank sentral juga akan melonggarkan giro wajib minimum mulai 1 November 2026 untuk menambah likuiditas perbankan sekitar Rp190 triliun. Keputusan ini diambil ketika rupiah masih melemah dan pertumbuhan kredit melambat.

Poin kunci

  • BI mempertahankan BI-Rate di 5,75 persen dan menaikkan suku bunga deposit facility 25 basis poin.
  • Suku bunga deposit facility bergerak dari 4,75 persen ke 5 persen.
  • Rupiah ditutup di Rp18.052 per dolar AS pada 16 Oktober 2026, melemah 7,93 persen sepanjang tahun kalender.
  • Pertumbuhan kredit September 2026 melambat ke 13,26 persen secara tahunan dari 13,65 persen pada Agustus.
  • IHSG ditutup naik 1,12 persen ke 5.387,90 setelah keputusan BI diumumkan.

JAKARTA, BIT NUSANTARA — Bank Indonesia (BI) menahan suku bunga acuan di level 5,75 persen pada Rabu, 21 Oktober 2026. Dalam keputusan yang sama, bank sentral menaikkan suku bunga deposit facility sebesar 25 basis poin.

Dengan kenaikan itu, suku bunga deposit facility bergeser dari 4,75 persen menjadi 5 persen. Di sisi lain, BI menyiapkan pelonggaran giro wajib minimum (GWM) bank konvensional pada November–Desember 2026. Menurut catatan lain, penurunan rasio GWM berlaku mulai 1 November 2026 dan memberi tambahan likuiditas sekitar Rp190 triliun.

Tekanan terhadap rupiah menjadi latar kebijakan ini. Pada 16 Oktober 2026, kurs rupiah berakhir di Rp18.052 per dolar AS, atau terdepresiasi 7,93 persen sejak awal tahun. Sejumlah ulasan menyebut tekanan nilai tukar membayangi arah suku bunga BI ke depan, sementara sinyal bunga tinggi dalam waktu lama juga mengemuka.

Dari sisi penyaluran kredit, laju pertumbuhan tahunan turun ke 13,26 persen pada September 2026, dibanding 13,65 persen sebulan sebelumnya. Kredit yang belum dicairkan masih Rp2.562,57 triliun, setara 21,70 persen dari plafon tersedia. Bank juga telah menerima insentif likuiditas makroprudensial Rp458,5 triliun, dengan Rp336,4 triliun di antaranya masuk saluran pembiayaan.

"Tambahan likuiditas tersebut tidak otomatis diterjemahkan menjadi penurunan bunga kredit. Sebab, bank tetap mempertimbangkan faktor-faktor yang memengaruhi penentuan suku bunga kredit," kata Josua Pardede.

Pasar saham menyambut keputusan itu. Sektor energi memimpin dengan kenaikan 1,88 persen, dengan nilai transaksi Rp16,18 triliun.

Sebagai pembanding, level 5,75 persen masih jauh di bawah negara-negara dengan bunga tertinggi dunia. Venezuela menempati posisi teratas dengan 58,86 persen, disusul Turki 37 persen dan Argentina 29 persen. Di dalam negeri, BI Bali memproyeksikan ekonomi daerah itu tumbuh sekitar 5,9 persen pada 2026.

// Analisis redaksi

pendapat Redaksi Bit Nusantara · terpisah dari fakta

Kombinasi bunga acuan yang tetap, deposit facility yang naik, dan GWM yang turun dapat dibaca sebagai upaya menjaga dua hal sekaligus: daya tarik aset rupiah dan ketersediaan likuiditas bagi bank. Dengan rupiah melemah 7,93 persen sepanjang tahun kalender, pilihan menahan bunga tampaknya berpotensi dimaksudkan untuk meredam tekanan nilai tukar, meski kredit melambat. Pelemahan kurs berpotensi menaikkan biaya impor komponen, sehingga harga gawai patut dicermati bila tekanan itu berlanjut, sekalipun bahan tidak memuat data harga perangkat.

Persoalannya, tambahan likuiditas sekitar Rp190 triliun belum tentu berujung pada bunga kredit yang lebih murah, seperti diingatkan Josua Pardede. Kredit yang belum dicairkan masih besar, sehingga yang menjadi pertanyaan adalah apakah hambatan penyaluran terletak pada pasokan dana atau pada permintaan dan kehati-hatian bank. Salah satu ulasan bahkan menyebut stabilitas BI-Rate di tengah tekanan daya beli sebagai ilusi, yang menegaskan bahwa penguatan IHSG belum tentu menggambarkan kondisi rumah tangga.