bit/nusantara

Kemiskinan Jember Turun ke 8 Persen, Keluar dari Dua Besar Termiskin Jatim

Redaksi Bit Nusantara ·

TL;DR · Ringkasan

Tingkat kemiskinan Kabupaten Jember pada Maret 2026 tercatat 8 persen, turun dari 8,67 persen setahun sebelumnya, sehingga kabupaten ini tak lagi masuk dua besar wilayah termiskin di Jawa Timur. Data itu diserahkan BPS Jember dalam potret indikator pembangunan 2026 dan kini menempatkan Jember di posisi ketiga. Jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 15,99 ribu jiwa dalam setahun.

Poin kunci

  • Persentase kemiskinan Jember pada Maret 2026 berada di kisaran 8 persen, turun dari 8,67 persen pada Maret 2025.
  • Jumlah penduduk miskin menyusut dari 216,76 ribu jiwa menjadi 200,77 ribu jiwa, atau sekitar 15,99 ribu jiwa dalam setahun.
  • Jember keluar dari jajaran dua besar wilayah dengan kemiskinan tertinggi di Jawa Timur dan kini berada di posisi ketiga.
  • Pemerintah kabupaten menargetkan jumlah warga miskin turun hingga di bawah 200.000 jiwa dalam beberapa tahun ke depan.

JAKARTA, BIT NUSANTARA — Jember kini tak lagi tercatat sebagai satu dari dua kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Timur. Potret indikator pembangunan 2026 yang diserahkan BPS Jember menempatkan kabupaten itu di urutan ketiga.

Pada Maret 2026, kemiskinan di Jember berada di angka 8 persen. Setahun sebelumnya, pada Maret 2025, angkanya masih 8,67 persen. Posisi tersebut juga lebih baik daripada rata-rata provinsi, yang pada Maret 2026 menyentuh 9,06 persen.

Dari sisi jumlah orang, penduduk miskin Jember semula 216,76 ribu jiwa pada Maret 2025. Setahun kemudian, jumlahnya tinggal 200,77 ribu jiwa. Selisihnya sekitar 15,99 ribu jiwa yang tak lagi berada di bawah garis kemiskinan dalam kurun satu tahun.

Bupati Jember Gus Fawait mengaitkan capaian itu dengan serangkaian intervensi pemerintah daerah. "Berbagai intervensi pasar murah, program Bunga Desaku yang menyediakan paket sembako, serta penyaluran bantuan pangan terbukti efektif menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan laju inflasi," kata Gus Fawait.

"Banyak indikator yang dihitung. Jadi, tidak bisa dilihat satu per satu karena penghitungan kemiskinan dilakukan secara agregat melalui survei sosial ekonomi," kata Peni Dwi Wahyu Winarsih.

Peni juga menekankan bahwa pekerjaan belum selesai. "Jadi memang harus dijaga supaya inflasi tidak turun atau peningkatan daya beli masyarakat dengan tadi," kata Peni Dwi Wahyu Winarsih.

Ke depan, pemerintah kabupaten membidik penurunan lebih jauh. Targetnya, jumlah warga miskin merosot hingga di bawah 200.000 jiwa pada tahun-tahun mendatang. Angka Maret 2026 yang sebesar 200,77 ribu jiwa berarti target itu tinggal berjarak tipis.

Di sisi tata kelola, pemberitaan lokal mengenai verifikasi dan validasi data kemiskinan di Jember menyebut adanya belasan ribu orang yang telah meninggal tetapi masih tercatat sebagai penerima. Temuan itu menegaskan pentingnya pemutakhiran basis data penerima bantuan.

Persoalan akuntabilitas anggaran publik juga disorot di daerah lain. "Akuntabilitas tidak berhenti pada kelengkapan dokumen dan laporan keuangan. Penggunaan anggaran juga harus menghasilkan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," kata Syamsudin. Kabupaten Karanganyar menerima alokasi dana desa sebesar Rp58 miliar.

// Analisis redaksi

pendapat Redaksi Bit Nusantara · terpisah dari fakta

Dari lensa ekonomi, penurunan kemiskinan Jember berpotensi menunjukkan bahwa daya beli rumah tangga berpenghasilan rendah tertolong, setidaknya di atas kertas. Gus Fawait mengaitkan hasil itu dengan pasar murah, paket sembako, dan bantuan pangan yang menekan inflasi. Bila benar demikian, kemiskinan di Jember dapat dibaca sebagai fungsi harga kebutuhan pokok: selama harga terjaga, selisih tipis di atas garis kemiskinan lebih mudah dipertahankan. Peringatan Peni Dwi Wahyu Winarsih agar daya beli dijaga sejalan dengan tafsir itu, sekaligus menjadi catatan bahwa capaian 8 persen belum tentu kokoh bila harga pangan bergerak naik.

Pertanyaan berikutnya adalah seberapa kuat angka ini bertumpu pada bantuan, bukan pada pendapatan. Sebagian penurunan berpotensi bergantung pada transfer dan intervensi harga yang sifatnya sementara, sedangkan target di bawah 200.000 jiwa menuntut penurunan yang bertahan. Temuan belasan ribu orang meninggal yang masih tercatat sebagai penerima patut dicermati, karena ketepatan sasaran bantuan dapat memengaruhi efisiensi belanja daerah. Pesan BPK tentang manfaat anggaran yang dirasakan langsung oleh masyarakat relevan sebagai tolok ukur: kemiskinan yang turun semestinya sejalan dengan pengeluaran publik yang tepat sasaran. Tafsir ini bersifat redaksional dan belum menyatakan hubungan sebab-akibat yang terbukti.