Risiko Privasi Data dalam Wacana NIK sebagai Identitas Tunggal Nasional
Redaksi Bit Nusantara ·
TL;DR · Ringkasan
Pemerintah dan DPR RI tengah membahas revisi UU Administrasi Kependudukan untuk menjadikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal nasional. Integrasi data ini menjadi sorotan utama dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Adminduk yang akan diserahkan ke DPR pada November 2026.
Poin kunci
JAKARTA, BIT NUSANTARA —
Revisi ini bertujuan memperkuat posisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai nomor identitas tunggal bagi seluruh warga negara. Wacana ini telah muncul sejak tahun 2025 dan kini masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas periode 2025-2029.
Dokumen DIM yang berisi 1.027 butir masalah dan merombak lebih dari 150 pasal ini akan diserahkan kepada Menteri Sekretaris Negara, Presiden, dan Ketua DPR paling lambat 8 November 2026.
Dalam pembahasan DIM pada 27 Oktober 2026, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyampaikan sorotan terkait integrasi data dan perlindungan data pribadi.
Nezar Patria juga meminta kejelasan mengenai frasa "setiap orang" dalam RUU, apakah mencakup orang perorangan atau badan hukum. Ia mengapresiasi DIM yang menempatkan integrasi data dalam kerangka interoperabilitas selaras dengan Undang-Undang Satu Data Indonesia.
Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko menargetkan pengkajian integrasi NIK dan data paspor selesai dalam dua bulan. Ia mendorong penguatan sistem SIAK-SIMKIM dan penyiapan paspor berbasis NIK untuk mendukung single identity number.
Ia berharap perlindungan terhadap hak penduduk dapat ditingkatkan melalui perombakan regulasi ini.
// Analisis redaksi
pendapat Redaksi Bit Nusantara · terpisah dari fakta
Sorotan Komdigi mengenai risiko penyalahgunaan data pribadi menjadi pertanyaan penting, mengingat integrasi data antarlembaga akan memperluas akses terhadap informasi sensitif. Bila perlindungan data pribadi tidak dijaga secara ketat, interoperabilitas data dapat menjadi celah bagi penyalahgunaan informasi pribadi oleh pihak yang berwenang maupun pihak ketiga.
Proses yang terburu-buru dapat mengabaikan mekanisme audit dan keamanan siber yang memadai. Keselarasan dengan Undang-Undang Satu Data Indonesia juga menjadi tantangan, karena prinsip keterbukaan data publik harus seimbang dengan hak privasi individu.
- #NIK
- #RUU Adminduk
- #Privasi Data
- #Komdigi