Dedi Mulyadi Minta Rp1 Triliun Kasda Bekasi Segera Dibelanjakan; Nasib Anggaran Digitalisasi Belum Terjawab
Redaksi Bit Nusantara ·
TL;DR · Ringkasan
Saat melantik Asep Surya Atmaja sebagai Bupati Bekasi, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta dana sekitar Rp1 triliun di kas daerah segera dibelanjakan sebelum tahun anggaran 2026 berakhir. Bahan yang ada tidak memuat rincian pos belanja, termasuk anggaran digitalisasi.
Poin kunci
- Asep Surya Atmaja dilantik di Gedung Pakuan, Bandung, sebagai Bupati Bekasi sisa masa jabatan 2025–2030.
- Dedi Mulyadi meminta dana sekitar Rp1 triliun yang mengendap di kas daerah segera dibelanjakan menjelang akhir tahun anggaran 2026.
- Asep menargetkan penyerapan anggaran hingga 97 persen dan berjanji mengganti perangkat daerah yang tak patuh setiap enam bulan.
- Dedi menargetkan pada 2027 tidak ada lagi jalan bolong dan sekolah jelek di Bekasi.
BEKASI, BIT NUSANTARA — Asep Surya Atmaja resmi menjabat Bupati Bekasi untuk sisa periode 2025–2030 setelah dilantik Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Gedung Pakuan, Bandung, Jumat (23/10/2026). Sebelumnya ia menjabat Wakil Bupati Bekasi, dan jabatan itu berakhir bersamaan dengan pelantikan ini.
Pelantikan menindaklanjuti Keputusan Mendagri Nomor 100.2.1.3-3282 yang diteken Muhammad Tito Karnavian. Pelantikan dilakukan setelah keputusan hukum tetap diterima oleh Ade Kuswara Kunang.
Di hadapan bupati baru, Dedi Mulyadi menyoroti dana sekitar Rp1 triliun yang masih tersimpan di kas daerah Kabupaten Bekasi. Ia meminta Pemkab Bekasi segera membelanjakannya menjelang akhir tahun anggaran 2026. Dedi juga menyebut sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) Kabupaten Bekasi mencapai Rp1,8 triliun.
Sebagai pembanding, Dedi mengingat Purwakarta, daerah yang pernah ia pimpin sebagai bupati, dahulu berada pada posisi keuangan minus Rp300 miliar.
"Maka saya minta kepada dr. Asep sebagai bupati, pimpin seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Bekasi, tingkatkan layanan masyarakatnya, perbanyak belanja infrastrukturnya," kata Dedi Mulyadi.
Target yang ia patok lugas. "Tahun 2027 tidak boleh ada lagi jalan bolong di Bekasi. 2027 tidak boleh lagi ada sekolah jelek di Bekasi," kata Dedi Mulyadi.
Dari sisi bupati, Asep memasang sasaran penyerapan anggaran hingga 97 persen. "Jajaran perangkat daerah menyanggupi target penyerapan anggaran hingga 97 persen. Apabila tidak menjalankan instruksi saya atau tidak merespons keluhan masyarakat, enam bulan sekali saya ganti," kata Asep Surya Atmaja.
Dedi turut berpesan agar bupati fokus bekerja. "Bupati fokus saja pada pekerjaan. Saya yakin gaji bapak sudah cukup," kata Dedi Mulyadi. Ia menambahkan, "Bupati hari ini bukan milik istri dan anaknya, milik rakyat Bekasi".
Asep lahir di Bekasi pada 22 September 1976 dan menamatkan pendidikan kedokteran pada 2004. Dalam Pilkada Kabupaten Bekasi 2024, pasangan Asep dan Ade Kuswara Kunang meraih 666.494 suara atau 45,68 persen. Laporan harta kekayaan (LHKPN) per 31 Desember 2025 mencatat kekayaan bersihnya Rp4.152.942.940.
Di luar panggung pelantikan, tokoh masyarakat Pebayuran, H. Sardi, berharap pembangunan berkelanjutan dan berpihak pada warga. Ia menilai Kabupaten Bekasi merupakan salah satu kawasan industri terbesar di Asia Tenggara, tetapi perhatian pada sektor pertanian di wilayah utara tetap perlu menjadi prioritas. Ia juga berharap infrastruktur pertanian, terutama jaringan irigasi sekunder dan tersier, terus ditingkatkan.
Di tingkat provinsi, anggaran Jawa Barat diproyeksikan mengalami defisit lebih dari Rp1 triliun.
// Analisis redaksi
pendapat Redaksi Bit Nusantara · terpisah dari fakta
Dari fakta yang ada, arah belanja yang ditekankan Dedi Mulyadi adalah infrastruktur dan layanan dasar: jalan, sekolah, dan peningkatan layanan masyarakat. Bahan tidak memuat satu pun pos anggaran digitalisasi Pemkab Bekasi, sehingga tidak ada dasar untuk menyebut berapa porsi dana Rp1 triliun yang akan mengalir ke sana.
Bila target penyerapan 97 persen dikejar dengan sisa waktu tahun anggaran yang pendek, kegiatan yang paling siap dilaksanakan berpotensi lebih diuntungkan daripada program yang butuh perencanaan panjang. Apakah belanja digital pemerintah daerah ikut terserap atau tersisih patut dicermati, tetapi itu masih pertanyaan, bukan kesimpulan. Publik dapat menagih rincian belanja kasda itu seiring berjalannya sisa tahun anggaran.
- #Dedi Mulyadi
- #Asep Surya Atmaja
- #Kasda Bekasi
- #Anggaran Digitalisasi