bit/nusantara

PLTN Batam dan Halmahera Masih Dikaji, Bahan Belum Memuat Biaya Listrik untuk Pusat Data

Redaksi Bit Nusantara ·

Pandangan dari atas laptop, grafik, dan laporan yang digunakan untuk analisis data di atas meja.
Ilustrasi · Foto: Nataliya Vaitkevich / Pexels

TL;DR · Ringkasan

Pemerintah mengkaji PLTN di Kepulauan Riau, termasuk Batam, serta Halmahera bersama Rusia. Bahlil Lahadalia menyatakan keputusan baru diambil setelah studi kelayakan lolos. Target minimal 500 MW tersambung pada 2032-2034; data biaya dan tarif belum tersedia, sehingga implikasinya bagi pusat data belum dapat dihitung.

Poin kunci

  • Lokasi yang dikaji untuk PLTN mencakup Kepulauan Riau, Halmahera, Kalimantan, dan Sumatera.
  • Rencana di Halmahera dikaji bersama Rusia dan belum diputuskan sebelum studi kelayakan selesai.
  • Pemerintah menargetkan pembangkit nuklir minimal 500 MW tersambung ke jaringan pada periode 2032-2034.
  • Pemerintah telah menyiapkan 28 tapak untuk PLTN, dan konstruksinya membutuhkan 7 hingga 10 tahun.
  • Kapasitas pembangkit yang akan dibangun belum ditetapkan.

JAKARTA, BIT NUSANTARA — Rencana membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Batam dan Halmahera masih berada pada tahap kajian. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyebut pemerintah tengah mengkaji pembangunan PLTN di Batam, Kepulauan Riau.

Selain Kepulauan Riau, wilayah yang dikaji meliputi Halmahera, Kalimantan, dan Sumatera. Bahlil menyampaikan hal itu dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin, 26 Oktober 2026.

"Ada beberapa tempat. Tidak di satu tempat, ada beberapa tempat," kata Bahlil.

Untuk Halmahera, Maluku Utara, pengkajiannya melibatkan Rusia sebagai mitra. Bahlil tampak berhati-hati soal status kerja sama itu. "PLTN nuklir yang akan di Halmahera itu, itu adalah bekerja sama kalau tidak salah, dalam kajian sekarang, masih dalam kajian, itu dengan Rusia," kata Bahlil.

Soal Kepulauan Riau, Bahlil menyatakan Indonesia sedang melakukan studi untuk menaruh pembangkit di sana. "Kita sedang studi, yang kita akan taruh di Kepri," kata Bahlil. Ia menambahkan bahwa pemerintah sudah menjalin kerja sama dengan beberapa negara untuk pembangkit nuklir.

Semua rencana itu bergantung pada studi kelayakan. Pemerintah belum memutuskan pembangunan di lokasi mana pun karena masih menunggu hasil kajian tersebut. "Ini kita kaji dulu, kita sedang mempertimbangkan, kalau sudah lolos FS-nya, baru kita lakukan," kata Bahlil. Kapasitas pembangkit yang akan dibangun pun belum ditetapkan.

Soal teknologi dan pemasok, Bahlil menyebut negara yang dipilih haruslah yang punya kemampuan nuklir dan sudah teruji. Ia juga menyatakan pembangunan dimungkinkan bila memenuhi standar studi kelayakan. "Dimungkinkan, kalau dia memenuhi standar FS-nya. Kenapa harus takut?" kata Bahlil.

Dari sisi jadwal, pemerintah menargetkan Indonesia punya pembangkit nuklir berkapasitas minimal 500 MW yang tersambung ke jaringan listrik pada periode 2032-2034. Masa konstruksi PLTN memerlukan 7 hingga 10 tahun.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan pemerintah berdiskusi dengan PT PLN untuk mematangkan perencanaan energi nuklir nasional. Pemerintah juga telah menyiapkan 28 tapak untuk PLTN. "Kalau ini tahun 2034, ya dari sekarang ya kita juga sudah harus menyiapkan ini tapak untuk PLTN itu sendiri," kata Yuliot Tanjung.

Di sisi riset, BRIN memamerkan capaian inovasi nuklir di Istana Kepresidenan pada 6 Agustus untuk menunjukkan kesiapan teknologi. Indonesia disebut memiliki potensi uranium hingga 89.000 ton dan thorium 143.000 ton, dan peneliti telah memurnikan uranium hingga 60 persen.

// Analisis redaksi

pendapat Redaksi Bit Nusantara · terpisah dari fakta

Dari lensa ekonomi, kajian PLTN ini menarik dibaca bersama kebutuhan listrik bagi industri teknologi, termasuk pusat data, yang biasanya membutuhkan pasokan stabil dan biaya yang dapat diprediksi. Bahan yang ada tidak memuat angka biaya pembangkit, tarif listrik nuklir, maupun kebutuhan listrik pusat data, sehingga dampaknya terhadap biaya energi pusat data belum dapat dipastikan dan masih menjadi pertanyaan. Yang tersedia hanyalah jadwal: target minimal 500 MW pada 2032-2034 dan masa konstruksi 7 hingga 10 tahun, yang berarti pasokan nuklir berpotensi baru terasa pada paruh kedua dekade depan, bukan dalam waktu dekat.

Konteks lain patut dicermati. Pemerintah sedang berupaya mengamankan pasokan energi jangka panjang, termasuk bahan bakar minyak dari India dan China, di tengah ketidakpastian geopolitik. Persediaan BBM RON 90 disebut hanya cukup untuk 16-19 hari, dan Bahlil menyebut kondisinya sebagai "survival mode". Bila tekanan pada pasokan energi fosil berlanjut, sumber listrik nonfosil seperti nuklir berpotensi dipandang sebagai penyeimbang jangka panjang. Namun karena studi kelayakan belum rampung dan kapasitas belum ditetapkan, kaitan antara PLTN dan harga energi bagi sektor teknologi sejauh ini baru berupa tafsir, bukan kepastian.