Prabowo Minta Penghematan APBN, Menkeu: Dananya untuk Kesejahteraan Rakyat

JAKARTA, BIT NUSANTARA — Presiden Prabowo Subianto membuka peluang penghematan anggaran besar-besaran lagi. Pernyataan itu ia sampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna.

"Saudara-saudara sekalian kalau perlu, kita adakan penghematan besar-besaran," kata Prabowo Subianto.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan arah kebijakan itu. Menurut dia, hemat-menghemat dilakukan agar negara tetap mampu membiayai pos-pos pengeluaran yang dibutuhkan demi kesejahteraan masyarakat.

"APBN itu terus kita melakukan upaya-upaya efisiensi dan penghematan, supaya kita bisa membiayai item-item belanja negara yang memang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat, maksudnya gitu," kata Suahasil.

Langkah teknisnya sudah tertuang dalam surat Menteri Keuangan bernomor S-708/MK.03/2026 tertanggal 8 Oktober 2026. Lewat surat itu, kementerian dan lembaga diminta memangkas anggaran perjalanan dinas 30 persen serta menunda pengadaan kendaraan bermotor baru dan renovasi gedung perkantoran.

Penghematan ini berjalan beriringan dengan rencana belanja yang justru membesar menjelang akhir tahun. Pemerintah memproyeksikan realisasi belanja APBN pada triwulan IV-2026 menembus Rp 1.300 triliun. Angka tersebut melampaui capaian triwulan IV-2025 yang sebesar Rp 1.200 triliun.

"Untuk Q4 (triwulan IV-2026) ini APBN akan belanja sekitar Rp 1.300 triliun, lebih tinggi dibandingkan Q4 tahun 2025, yaitu Rp 1.200 triliun," kata Suahasil Nazara. Rencana itu, menurut pemberitaan investor.id, dimaksudkan untuk menggenjot laju perekonomian.

Bila dihitung per bulan, belanja pada triwulan terakhir diproyeksikan rata-rata Rp 433 triliun. Rata-rata tersebut lebih tinggi daripada periode Januari sampai September 2026 yang sebesar Rp 295,6 triliun.

Dari sisi defisit, posisi anggaran sampai akhir September 2026 tercatat Rp 319 triliun atau 1,24 persen PDB. Setahun sebelumnya, defisit APBN 2025 mencapai Rp 695,1 triliun atau 2,92 persen PDB.

Salah satu pos belanja yang kini menyedot perhatian adalah penanganan kebakaran hutan dan lahan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono menyebut total bantuan pusat sebesar Rp 1,235 triliun.

Penyalurannya dilakukan dua tahap. Tahap pertama jatuh pada 7 September 2026, sedangkan tahap kedua ditransfer pada Kamis (22/10). Sekitar 71.000 personel dikerahkan untuk operasi darat dan udara.

"Hari ini bantuan pemerintah pusat tahap kedua tersebut sudah ditransfer. Total bantuan pemerintah pusat adalah sebesar Rp1,235 triliun," kata Sugiono.

Untuk Kalimantan Barat, Kementerian Kehutanan menyebut ada dukungan tersendiri dari Presiden senilai Rp 240 miliar. Dana itu disalurkan langsung ke pemerintah daerah, bukan ke kementerian. Tahap pertama berupa transfer Rp 200 miliar kepada gubernur dan bupati terkait, lalu empat kabupaten, yaitu Mempawah, Landak, Sekadau, dan Sanggau, mendapat tambahan.

Di sisi layanan kesehatan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyerahkan obat dan alat kesehatan di Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Bantuan itu berupa masker, oksigen concentrator, nebulizer, tabung oksigen, air purifier, dan multivitamin.

Ia menyebutnya tertinggi sepanjang sejarah. Ketahanan pangan diprediksi aman hingga Juli tahun depan.

Sumber lain mencatat Cadangan Beras Pemerintah mencapai 4,8 juta ton dan diperkirakan menyisakan 3,4 juta hingga 3,5 juta ton di akhir tahun. Posisi akhir tahun sebelumnya adalah 3,2 juta ton. Pemerintah juga menggelontorkan 126 ribu ton beras SPHP ke berbagai daerah.

Meski begitu, tekanan harga belum sepenuhnya reda. Inflasi kelompok pangan bergejolak tercatat 5,03 persen secara tahunan pada September 2026. Analis juga mengingatkan risiko food loss 25 persen dan hambatan distribusi.

Di tengah isu penghematan, Prabowo juga menyinggung tekanan dari luar. Ia menyatakan bangsa Indonesia tidak takut dan tidak akan gentar terhadap pihak mana pun, termasuk MSCI. Kemenkeu, kata Suahasil, mendukung pengawasan OJK atas perdagangan dan integritas pasar modal.